Rabu, 27 Januari 2016

SURVEI CSIS SEJAJARKAN PERINDO DENGAN PARPOL PAPAN ATAS DI JAKARTA

Kemunculan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) perlu diperhitungan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Bidang Politik, Arya Fernandes mengaku terkejut atas keberadaan partai politik besutan Hary Tanoesoedibjo tersebut yang mampu menyejajarkan diri dengan partai-partai yang memiliki pengalaman.

“Perindo sangat mengejutkan, partai baru bisa ada di 10 besar membawahi PKB, Nasdem, PAN dan PPP,” kata Arya kepada wartawan, Selasa (26/1/2016).

Partai Perindo akan menjadi pilihan warga Jakarta, jika partai tersebut mengusung seorang bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Adapun tingkat baseline persentase warga memilih Perindo di Pilgub DKI sekitar 3,25 persen.

Kamis, 30 April 2015

PARTAI PERINDO BANTU KORBAN GEMPA NEPAL

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) memberikan bantuan untuk korban gempa bumi di Nepal. Bantuan itu disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI).

“Kita memberikan bantuan kepada korban gempa di Nepal, bantuan itu kita salurkan melalui Palang Merah Indonesia,” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) usai melantik pengurus DPW, DPD dan DPC Perindo Sumatera Barat d Hotel Grand Inna Muara Padang, Selasa (28/4/2015)

Bencana gempa bumi yang terjadi pada Sabtu 25 April lalu itu berkekuatan 7,9 scala richter menyedot perhatian dunia internasional.

Gempa dasyat ini tidak hanya menggoncang negara Nepal, tapi juga berdampak kepada negara tetangga seperti India dan Tibet. Diperkirakan jumlah korban gempa bisa mencapai 10.000 jiwa.

Sumber: Sindonews.com

Minggu, 26 April 2015

PERINDO SIAPKAN SAKSI PEMILU SEJAK DINI

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) akan menyiapkan saksi Pemilu 2019 sejak dini agar lebih siap dalam menghadapi kompetisi. Mereka akan diberikan pelatihan secara simultan terkait pemilu.

”Banyak yang harus kami dikerjakan, dalam waktu dekat akan ada training, salah satunya pembentukan saksi. Saksi akan dibentuk saat ini, tidak jelang pemilu,” kata Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo Syafril Nasution di sela acara rapat koordinasi di Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jateng di Semarang kemarin.

Syafril mengatakan, pihaknya sengaja membentuk saksi lebih dini agar terbentuk kader militan. Oleh karena itu, dewan pimpinan daerah (DPD) di kabupaten/ kota Jateng yang sudah terbentuk agar segera membentuk dewan pimpinan cabang (DPC). Nanti para DPC yang akan menyeleksi para saksi. Menurut dia, Partai Perindo datang untuk bekerja membangun bangsa.

Jumat, 10 April 2015

Kumpulan Berita tentang APBD Karawang

Proyeksi APBD Karawang 2015 Sekitar Rp 9,046 triliun.

Sesuai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), Pemkab Karawang menargetkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 6 – 6,5 persen. Akan tetapi untuk mengejar target tersebut memerlukan peningkatan dan pertumbuhan yang sangat tinggi di sektor ekonomi prospektif. 

Adapun proyeksi anggaran pendapatan tahun 2015 sebesar Rp 3,221 triliun dan rencana anggaran belanja daerah sebesar 3,913 triliun, dan belanja tidak langsung pada APBD murni tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 1,912 triliun. Sehingga proyeksi APBD Karawang 2015 sekitar Rp 9,046 teiliun.

Kamis, 02 April 2015

Kader dari enam partai gabung Partai Perindo Subang

SUBANG – Puluhan kader dari enam partai besar di Kabupaten Subang ramai-ramai bermigrasi ke Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Hal ini diketahui saat deklarasi kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Subang, bertempat di objek wisata Citapen, Desa Prapatan, Kecamatan Purwadadi, Rabu (1/4/2015).

Minggu, 29 Maret 2015

Analisa Verifikasi Partai

Sesuai UU Partai Politik No 2 Tahun 2011 tentang Verifikasi Partai peserta PEMILU, (File UU No 2 Tahun 2011) harus memenuhi syarat:

  1. Kepengurusan harus terbentuk 100% di tingkat Provinsi seluruh indonesia.
  2. Kepengurusan harus terbentuk 75% di tingkat Kabupaten/Kota dari jumlah Kabupaten/Kota tiap Provinsi.
  3. Kepengurusan harus terbentuk 50% di tingkat Kecamatan dari jumlah Kecamatan tiap Kabupaten/Kota.
  4. Mempunyai Anggota sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk di Kabupaten/Kota atau sekurang-kurangnya 1000 orang di tiap Kabupaten/Kota, dibuktikan dengan KTA dan Fotocopy KTP.
  5. Setiap tingkatan Kepengurusan harus memenuhi Quota PEREMPUAN sebanyak 30%.
  6. Kedudukan KANTOR harus berada di IBUKOTA setiap tingkatan, baik Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
  7. Domisili Kantor harus TETAP sampai dengan pelaksanaan PEMILU. (dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili dan Perjanjian Sewa dihadapan Notaris)
  8. Memiliki Rekening Bank yang akuntable

Minggu, 22 Maret 2015

HT IMBAU PEMERINTAH TATA EKONOMI NASIONAL

CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT)mengimbau pemerintah segera menata ekonomi nasional dari basis konsumsi ke basis investasi dan produksi. Saat ini, pemerintah kurang memperhatikan tatanan tersebut.
“Tatanan ekonomi nasional saat ini akan mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, produksi pangan menurun, nilai tukar rupiah melemah, tingkat pengangguran meningkat dan ketergantungan impor,” ujarnya.